Liputan45.com. Tangerang sindang jaya,Negara dirugikan atas pekerjaan proyek saluran air Spal U-DITCH berlokasi jalan poros sindangjaya- Desa Sindangasih Kecamatan Sindang Jaya APBD TA. 2022 PL Kecamatan tersebut pembangunan sauran air U-ditch”masyarakat di rugikan.di duga Mark-up anggaran”kurupsi”dari pantauwan media liputan45 kegiatan tersebut di duga asal jadi.
Di tempat terpisa Aktivis Tangerang Herman Arab saat dikonfirmasi tentang kegiatan proyek tersebut Kamis (14/4/2022) mengatakan bahwa, pihaknya meminta kepada Camat sindangjaya selaku kuasa pengguna anggran” KPA” agar memeriksa kegiatan tersebut dimana kegiatan yang di kerjakan rekanan dari pihak kontraktor diduga tidak sesuai spek dan tidak adanya pemasangan palang proyek pada lokasi tersebut.
Dikatakannya, bahwa pihaknya dalam pekerjaan proyek saluran air Spal U-DITCH ,kegiatan yang di laksanakan dari pihak kontraktor . “Kita melihat dari kualitas dan kuantitas bahan matrial tidak sesuai rancangan anggaran biaya RAB, pada dasar lapis pondasi bawah ( LPB) tidak di lakukan dan titik pinising seharusnya menggunakan agregat, kanan kiri pada sisi Udite,tanah kembali kemudian pemadatan mesin alat berat stemper hal tersebut tidak di lakukan, bahkan kesehatan dan keselamatan pekerja K3 tidak dilakukan ada indikasi mengarah ke korupsi.
“lanjut Herman Arab Hal ini juga disebabkan karena lemahnya pengawasan, patut di duga oknom kecamatan sindangjaya kongkalingkong,memperkaya diri sehingga rekanan yang melaksanakan proyek tersebut leluasa meraup keuntungan dengan tidak mempertimbangkan kualitas dan kuantitas bahan matrial Uditch yang berlokasi di jalanraya Desa sindang jaya,sindangasih kecamatan sindangjaya kab.tangerang Banten tidak sesuai harga satuan pada RAB. dan juga tabrak aturan kontruksi.
Modus korupsi yang mungkin dilakukan di sekitarnya dapat berupa suap menyuap, gratifikasi, atau penggelapan dalam jabatan, dalam proses pengadaan proyek tersebut. di sisi lain, prosedur pengadaan proyek tersebut juga dapat merugikan keuangan negara atau terdapat indikasi konflik kepentingan.tutur Herman
Dalam kontrak jasa konstruksi antara pemerintah dan penyedia jasa (kontraktor), sering kali terjadi permasalahan, khususnya terkait permasalahan kegagalan bangunan serta keterkaitannya dengan hukum pidana, baik tindak pidana korupsi maupun tindak pidana di bidang jasa konstruksi.
Definisi kegagalan bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 02Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UU JK) adalah suatu keadaan bangunan yang setelah diserahterimakan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa menjadi tidak berfungsi, baik secara keseluruhan, maupun sebagian, dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia dan/atau pengguna jasa.
Untuk menentukan kegagalan bangunan, terdapat beberapa tahap yang harus dilalui. Pertama, pekerjaan konstruksi sesuai RAB
dilaksanakan dan diserahterimakan. Kedua, pelaksanaan audit perlu dilakukan oleh pemeriksa, baik internal maupun eksternal, yang nantinya akan menentukan apakah ada temuan atau penyimpangan.
Tegakan supermasi hukum dinegara kesatuan republik indonesia.
Dengan ini kami meminta dengan tegas kepada yth; Bupati/inspektorat,BPK RI provinsi banten,untuk memeriksa Kuasa Pengguna Anggran KPA,PA,PPTK dan meninjau kembali progres pekerjaan APBD TA. 2021, 2022 pada kegiatan tersebut yang tidak mengacu kepada metode pelaksanaan diantara nya adalah buku direksi, Schedul dan Network Planning dri Sta.0- akhir, Rencana Mutual Kontrak dan RK3, serta General ,agar tidak terjadi yang berpotensi pada adanya dugaan-dugaan Tindak Pidana Korupsi yang akan merugikan keuangan negara.tandasnya Herman Arab Aktivis Tangerang sampai berita ini diturunkan pihak kecamatan dan kontraktor belum bisa di mintak kompirmasinya.( bang rum ).
